Analisa Keuangan, Investasi dan Perpajakan

Apa Saja Isi Rancangan OMNIBUS LAW Perpajakan

Apa Saja Isi Rancangan OMNIBUS LAW Perpajakan
Rancangan Omnibus Law Perpajakan
Rancangan Omnibus law Perpajakan disusun untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Caranya adalah dengan memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang diharapkan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan keadilan dan keseteraan berusaha, mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela serta meningkatkan kualitas SDM.

Omnibus secara etimologis

Apa itu Omnibus law? Secara asal usul kata kita lihat dulu sejarahnya. Pada tahun 1828 di kota Paris, Perancis untuk pertama kali hadir sebuah bus yang bisa mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Nama lengkap teoritisnya dalam bahasa Perancis adalah voiture omnibus (kenderaan untuk semua atau kenderaan untuk rakyat). Diperkenalkan oleh Stanislas Baudry pada bulan April 1828, kemudian layanan serupa diperkenalkan di London pada tahun 1829.

Omnibus pertama yang awalnya di tarik oleh kuda di Paris, Perancis tahun 1828. (Sumber Wikipedia
Omnibus pertama yang awalnya di tarik oleh kuda di Paris, Perancis tahun 1828. (Sumber: Wikipedia)

Kemudian, nama Omnibus dipakai oleh Negara-negara Amerika Latin untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal lewat sebuah Undang-Undang. Istilah Omnibus Law pun dikenal sebagai hukum yang dipakai untuk memuat banyak hal namun lebih efisien.

Sebutan Rancangan Omnibus Law di Indonesia adalah Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

Rancangan Omnibus law Perpajakan disusun untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Caranya adalah dengan memberikan sejumlah fasilitas perpajakan yang diharapkan meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan keadilan dan keseteraan berusaha, mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela serta meningkatkan kualitas SDM.

Di dalam Omnibus Law Perpajakan nantinya hanya ada 28 Pasal yang merupakan hasil amandemen dari 7 (tujuh) undang-undang, yaitu undang-undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepabeanan, Cukai, Pajak Daerah daerah dan Pemerintah Daerah.

Berikut pokok-pokok isi Omnibus Law Perpajakan

A. Meningkatkan daya Tarik Indonenesia sebagai Negara tujan investasi dengan cara:

  1. Penurunan tarif PPh Badan;
  2. Penghapusan PPh atas dividen dan Penghasilan tertentu dari luar negeri, sepanjang diinvestasikan di Indonesia;
  3. Penyesuaian tarif PPh Pasal 26 atas bunga;
  4. Pengaruran fasilitas perpajakan termasuk tax holiday, superdeduction, pengurangan/pembebasan PPh untuk SBN, dan Pajak Daerah.

B. Meningkatkan keahlian SDM Indonesia melalui alih pengetahuan dan keahlian dari pekerja profesional luar negeri dengan cara:

WNA dengan keahlian tertentu yang bekerja di Indonesia hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia untuk 4 tahun pertama.

C. Menciptakan kesetaraan dan keadilan berusaha di dalam negeri cengan cara:

  1. Penunjukkan platform luar negeri untuk memungut PPN;
  2. Pemajakan transaksi digital yang dilakukan oleh penjual atau marketplace luar negeri;
  3. Pemerintah Pusat dapat menetapkan satu tarif untuk pajak daerah tertentu yang berlaku nasional untuk melaksanakan program strategis nasional;
  4. Evaluasi peraturan daerah terhadap kebijakan fiskal nasional.

D. Mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dengan cara:

  1. Relaksasi ketentuan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak;
  2. Penyesuaian samksi administratif dan imbalan bunga perpajakan yang mengacu pada suku bunga pasar.

Sampai saat tulisan ini dituliskan (17 Februari 2020), Rancangan Omnibus Law Perpajakan masih berstatus RUU dalam tahap pembahasan di DPR.

Artikel sebelumnya: Pembukuan sederhana untuk UKM



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *