Analisa Keuangan, Investasi dan Perpajakan

Apakah Perbedaan Zakat dan Pajak

Apakah Perbedaan Zakat dan Pajak

Apakah Perbedaan Zakat dan Pajak?

Beberapa bagian dari masyarakat menganggap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebuah bentuk penindasan dari pemerintah kepada masyarakat. Sebagai bentuk resistensi terhadap pungutan pajak tak sedikit yang mempertentangkan dengan zakat. Apakah ada pertentangan antara Zakat dan Pajak? Sejatinya perbedaan Zakat dan Pajak memiliki lingkup mendasar antara lain:

  1. Dasar hukum zakat ditentukan oleh Allah S.W.T berdasarkan Al-Quran dan Hadist bagi orang yang memiliki harta dan telah sampai kepada nishab, penghitungan zakat bersifat permanen dari sejak zaman Nabi Muhammad S.A.W sampai dengan akhir zaman. Sedangkan Pajak dipunggut berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku di sebuah Negara, penghitungannya bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
  2. Zakat berlaku kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia, tidak dibatasi oleh sekat-sekat batas Negara/imigrasi. Zakat sebagai kewajiban beragama berfungsi untuk mensucikan harta dan diri pemberinya. Sedangkan Pajak berlaku kepada seluruh warga Negara atau orang yang tinggal, bekerja disuatu tempat tanpa memandang agama, pajak dibatasi oleh cakupan wilayah pemerintahan. Pajak adalah sebuah kontribusi wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan.
  3. Penerima zakat dibagi kepada ada 8 golongan yaitu: Fakir (orang tidak memiliki harta); Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi); Riqab (Budak atau hamba); Gharim (Orang yang memiliki banyak hutang); Mualaf (Orang baru masuk agama Islam); Fisabilillah (Pejuang di jalan Allah); Ibnu Sabil (Musafir, atau pelajar dalam perantauan) dan Amil (Pengelola zakat). Sedangkan Pajak diterima oleh Negara (Pemerintah) untuk membiayai seluruh pengeluaran atau belanja yang digunakan untuk kepentingan umum.

Jika kita fokus hanya pada perbedaan Zakat dan Pajak maka selamanya akan saling bantah dan mempertentangkan antara keduanya.

Pajak dan Zakat merupakan bagian yang tak harus dipisahkan dalam kegiatan muslim dalam melaksanakan kewajibannya baik dalam hidup bernegara dan beragama. Baik berupa seorang manusia maupun perusahaan, terlebih kepada pribadi karena untuk perusahaan masih ada perbedaan pendapat diantara para ulama di Indonesia. Karena Pajak bersifat memaksa maka wajib setiap entitas yang menjalankan usaha harus melaksanakan kewajiban tersebut, dan Alhamdulillah saat ini sudah banyak perusahaan maupun orang yang melaksanakan kewajiban pajak atas dasar kontribusi suka rela. Meskipun secara praktek dilapangan tidak sedikit masyarakat yang masih kebingungan mengenai dua hal ini, bahkan ada yang mempertentangkan antara Pajak dan Zakat, tapi ada pula yang memiliki pemahaman bahwa Pajak dan Zakat adalah dua hal yang independen, menjadi kombinasi kewajiban.

Apakah persamaan prinsip antara Pajak dan Zakat?

Secara filosofis baik Pajak dan Zakat memiliki tujuan serupa, yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat, keduanya telah diatur agar dapat dikelola dengan tepat agar dapat mencapai tujuan. Pemerintah Republik Indonesia mengatur agar keduanya dapat disetorkan kepada lembaga resmi, diatur pula tidak semua orang dikenai kewajiban tersebut dengan diatur batas minimum berupa PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk Perpajakan dan Nishab pada Zakat.

Perbedaan Zakat dan Pajak ditinjau dari Sejarah sistem Perpajakan di Indonesia

Mata Uang Kerajaan Aceh Darussalam (Perbedaan Zakat dan Pajak)
Mata Uang Kerajaan Aceh Darussalam dari situs https://tengkuputeh.com  (Perbedaan Zakat dan Pajak)

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berdaulat penuh sudah berdiri lembaga Baitul Mal yang menjadi pengelola keuangan kerajaan, namun sistem tersebut perlahan digantikan akibat kemenangan para penjajah Eropa yang membawa sistem Perpajakan dari Negara mereka. Belanda selaku penjajah Indonesia meniru dari Perancis, yaitu prinsip Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial) buah pikir seorang filosof Perancis bernama J.J. Rousseau. Pada masa kolonial sistem Zakat yang dikelola Kerajaan Islam dulunya praktis terhapus. Meskipun demikian sebagai kewajiban individu masyarakat masih melaksanakan pembayaran zakat.

Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyadari bahwa dalam berbagai keadaan zakat walaupun bersifat domestik dapat diandalkan dalam menopang ekonomi, Zakat tidak bisa dinafikan dalam kehidupan masyarakat dan perekomomian negeri ini.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara Pajak dan Zakat dalam sumber perintah pelaksanaannya, Zakat dari Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan Pajak dari Undang-Undang serta aturan lain yang merupakan buatan penyelenggara Negara. Keadaan ini terlihat pada niat/keinginan membayar yang melakukan pembayaran, para Muzakki (pembayar Zakat) tentu lebih ikhlas melaksanakan kewajiban daripada Wajib Pajak, meskipun keduanya tidak mendapatkan balasan langsung ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.

Di Indonesia sekarang, sistem perpajakan telah (berusaha) menempatkan Zakat sebagai unsur yang tidak dipisahkan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak. Zakat, bersama dengan sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib (bagi non-muslim), telah dijadikan pengurang penghasilan netto para wajib pajak (bisa dilihat di formulir induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi), perlakuan ini berdampak berkurangnya nilai beban Pajak yang masih harus dibayar. Tapi penerapan mekanisme ini memang masih kurang signifikan kecuali jika Zakat diperhitungkan langsung sebagai pengurang beban/hutang Pajak. Tapi ini semua sudah menunjukkan bahwa posisi Zakat dan Pajak dapat saling menggantikan walaupun belum sepenuhnya.

Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999, mengakui dua jenis Zakat yaitu Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah atas kedua jenis Zakat yang sudah dibayarkan ini boleh dibebankan dalam perhitungan Pajak? Didalam pasal 11 ayat 2 huruf b UU tersebut disebutkan bahwa termasuk dalam harta yang dikenai zakat contohnya adalah perdagangan dan perusahaan. Ini sejalan dengan penjelasannya mengenai definisi Zakat Mal. Namun kondisi ini Zakat Fitrah tidak dapat dijadikan sebagai unsur pengurang Pajak.

Adapun syarat Zakat agar dapat dibiayakan (diperhitungkan sebagai pengurang pajak) menurut Pasal 9 UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Di Indonesia ada Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional. Itu kenapa zakat fitrah tidak dapat memenuhi kriteria ini, lain halnya dengan Zakat Mal yang oleh perusahaan atau orang pribadi sering diserahkan ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara zakat fitrah diserahkan hanya atas nama individu dan kepada lembaga amil zakat yang sifatnya lokal atau langsung ke Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

Harapan dan tantangan Pajak dan Zakat bagi masyarakat Indonesia

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah tiap tahun terus membutuhkan dana yang semakin meningkat, keberadaan Pajak sebagai penopang utama pembiayaan Negara (78%) tidak bisa dihilangkan sama sekali, sementara penerimaan Zakat saat ini diperkirakan baru 1,3 % dari potensi yang sebenarnya, meskipun demikian bukan berarti Zakat tidak memberikan pengaruh. Jika Zakat mampu dikelola dengan lebih baik, maka dapat dioptimalkan dalam pula mengisi pembangunan Indonesia melalui skema dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan/ajaran agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Republik Indonesia sudah berusaha mengakomodasi pertentangan antara Pajak dan Zakat, kerancuan sistem ini dicoba kurangi dengan menempatkan Zakat sebagai unsur pengurang penghasilan netto yang selanjutnya mengurangi dasar pengenaan pajak. Mungkin mekanisme ini belum mampu sepenuhnya membuat Pajak dan Zakat saling mengantikan, karena hanya Zakat yang diserahkan kepada lembaga resmi yang sah oleh pemerintah saja yang boleh dijadikan pengurang, sedangkan Zakat yang bersifat lokal dan langsung tidak dapat menjadi pengurang pajak.

Hanya saja sebagai muslim sekaligus warga Negara, kita boleh berharap jika pemenuhan kewajiban Zakat telah optimal, maka peranannya bagi ekomoni semakin besar, sehingga posisinya makin sejajar dengan Pajak sehingga suatu hari tidak ada perbedaan Zakat dan Pajak, keduanya sehingga dapat benar-benar saling mengantikan satu sama lain.

Referensi

  1. Pajak dalam Islam situs almanhaj.or.id
  2. Dimana tempat zakat dalam sistem perpajakan Indonesia situs punditax.com

Simak artikel lainnya terkait : Ketentuan, Sanksi dan Tindak Pidana Perpajakan



2 thoughts on “Apakah Perbedaan Zakat dan Pajak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *