Analisa Keuangan, Investasi dan Perpajakan

Pajak UMKM Kini Tarifnya 0.5 Persen

Pajak UMKM Kini Tarifnya 0.5 Persen

Latar belakang Pajak UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terbukti menjadi pondasi perekonomian Indonesia, terutama pada masa krisis. Contohnya krisis moneter tahun 1998 dan krisis global di tahun 2008. Ketika banyak industri besar diterpa goncangan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, salah satu yang menopang Negara ini adalah UMKM. Hal ini disebabkan karena UMKM menggunakan bahan baku lokal dan pekerja setempat. UMKM juga berperan penting dalam memperkecil jurang antara kaya dan miskin. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah memberikan pemasukan bagi Negara dalam bentuk devisa dan pajak. Maka untuk menopang keberadaan UMKM, pemerintah merasa perlu mengeluarkan peraturan menurunkan tarif pajak UMKM guna mempermudah dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi UMKM

Pajak UMKM
Pajak UMKM

Peraturan Pajak UMKM

Sebagai hasil evaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2018. Jika pada peraturan sebelumnya tarif pajak adalah 1 %, kini pajak UMKM tarifnya 0.5 %. PP Nomor 23 Tahun 2018 ini berlaku secara efektif 1 Juli 2018.

Penurunan Tarif Pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu Tahun Pajak. Pokok-pokok perubahannya diantaranya adalah penurunan tarif PPh Final atas Penghasilan Bruto Tertentu dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet. PPh Final ini harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan tergantung dari besar kecilnya omset wajib pajak setiap bulan.

Infografis tarif pajak UMKM turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen versi Thanos. Sumber : www.pajak.go.id 

Berbeda dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak membatasi jangka waktu pengenaan tarif PPh Final, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sudah mengatur mengenai jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Maupun Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diberikan jangka waktu selama 7 tahun. Sementara bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, dan Firma diberikan jangka waktu yang lebih singkat yaitu selama 4 tahun. Lain lagi untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) jangka waktunya paling singkat yaitu 3 tahun saja.

Apa yang berubah dari PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018

  1. Penurunan Tarif dari 1% menjadi 0,5%;
  2. Penambahan ketentuan jangka waktu;
  3. Hak memilih untuk dijenakan PPh Final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan);
  4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan;
  5. Penyesuaian kriteria pengecualian Subjek yang dikenai PP;
  6. Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi suami istri berstatus Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
  7. Penambahan cara penyetoran : dipotong/dipungut.

Apa yang tetap dari PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018

  1. Batasan omset (masih 4,8 Milyar)
  2. Dasar Pengenaan Pajak (masih Penghasilan brutto)
  3. Pengecualian objek pajak.

Pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

UMKM dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tetap termasuk dalam: Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL. Dengan tarif 0,5 Persen dikalikan Peredaran Usaha Brutto (omset) dibayarkan setiap bulan, dan bukan PPh Pasal 25, dan terhutang di masing-masing tempat usaha.

Subjek dan Jangka Waktu. Siapa saja yang dianggap boleh membayar Pajak UMKM dan dalam jangka waktu berapa lama?

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam jangka waktu pengenaan 7 tahun pajak;
  2. Badan Tertentu berupa Perseroan Terbatas dalam jangka waktu pengenaan 3 tahun pajak;
  3. Badan Tertentu berupa Koperasi, CV dan Firma dalam jangka waktu pengenaan 4 tahun pajak;

Ketiga kriteria diatas dapat membayar Pajak UMKM dengan tarif 0.5 Persen jika menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran brutto (omset) tidak melebihi 4,8 (Empat koma delapan) Milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang terhitung sejak:

  1. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018; atau
  2. Tahun Pajak berlakunya PP ini, bagi yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Bagaimana penghitungan pajak jika melebihi 4,8 Milyar pada tahun berjalan atau melewati jangka waktu. Terhadap usaha tersebut tidak boleh menggunakan fasilitas pajak UMKM dan berdasarkan ketentuan umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif:

  1. Pasal 17 ayat (1) huruf a bagi Wajib Pajak Orang Pribadi:
  2. Pasa; 17 ayat (2a) atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan.

Yang tidak dikenakan pajak UMKM berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

  1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila memilih WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan untuk tahun-tahun pajak berikutnya tidak dapat lagi memilih dikenakan pajak UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018;
  2. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma yang: dibentuk oleh beberapa WP Orang Pribadi yang memiliki keahlian khusus dan; menyerahkan jasa sejenis dengan jasa dengan pekerjaan bebas
  3. Wajib Pajak Badan yang mendapatkan fasilitas PPh berdasarkan : Pasal 31 A UU PPh atau; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Peghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan serta perubahan atau penggantinya.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek PPh PP 23 Apa saja yang dapat dikenai Pajak UMKM?

Yang dikenai Pajak UMKM (PPh PP 23) adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 4,8 (Empat koma delapan) Milyar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender

Penentuan Pengenaan PP tentang Pajak UMKM

Penentuan pengenaan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Peredaran Bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat usaha, penentuan penggenaan didasarkan pada jumlah peredaran bruto seluruh gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kawin status Pisah Harta (PH) atau Memilih Terpisah (MT), penentuan pengenaan didasarkan dari besarnya peredaran bruto penggabungan usaha suami dan istri.

Pajak yang terutang adalah 0.5 Persen X (dikali) Jumlah Peredaran Bruto (Omset)

Catatan : Usaha yang dapat dikenakan Pajak UMKM meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya jasa pelayanan, penginapan (rumah kos/asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrma atau pondok pekerja) toko/kios/los kelontong, pakaian, eletronil, bengkel, penjahit, warung/rumah makan/restoran, salon, dan usaha lainnya, baik dilakukan secara lengsung atau melalui media online.

Jenis Objek Pajak Penghasilan (PPh) apa saja yang tidak boleh menggunakan tarif pajak UMKM meskipun memiliki peredaran usaha (bruto) lebih kecil dari 4,8 (Empat koma delapan) Milyar

  1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya : Dokter, pengacara, akuntan, notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), arsitek, musisi, atlet, artis, agen asuransi, distributor, agen pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
  2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2) misalnya: sewa rumah, jasa konstruksi dan lain sebagaimana yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
  3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Cara membayar pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

  1. Menyetor sendiri dengan menggunakan Kode Billing, penyetoran PPh Final (Kode Jenis Pajak : 411128 dan Jenis Setoran 420 : PPh Final) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 terutang setiap bulannya di setiap tempat usaha. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi/Pos, ATM/EDC, Internet Banking. (Baca Artikel lainnya : Cara Membuat E-Billing Pajak)
  2. Dalam hal bertransaksi dengan pemotong/pemungut, penyetoran PPh Final wajib dilakukan oleh Pemotong/Pemungut, dan Wajib Pajak harus mengajukan permohonan ke KPP Pratama guna diterbitkan Surat Keterangan bahwa WP bersangkutan dikenai Ph berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

    Contoh e-billing pajak UMKM
    Contoh e-billing pajak UMKM

Ketentuan Peralihan dari PP No. 46 Tahun 2013 ke PP No. 23 Tahun 2018

Wajib pajak yang sebelumnya dikenai PP 46 Tahun 2013 namun tidak memenuhi ketentuan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, untuk penghasilan dari usahanya dikenai PPh Pasal 17 atau Pasal 31 E UU PPh untuk seterusnya.

Pajak UMKM, tarifnya setengah persen, bayarnya sepenuh hati



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *