Analisa Keuangan, Investasi dan Perpajakan

Tata Cara Penghitungan Pajak Jasa Konstruksi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2

Tata Cara Penghitungan Pajak Jasa Konstruksi PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2

Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa berupa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, atau konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Bagaimana tata cara penghitungan pajak jasa konstruksi?

Pengenaan Pajak Jasa Konstruksi

Menurut undang-undang perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, pajak konstruksi antara lain dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final dengan menggunakan tarif tertentu terkait layanan jasa sehubungan kegiatan yang dilakukan, selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tarif Pajak Jasa Konstruksi

Pajak Jasa konstruksi dan tarifnya
Pajak Jasa konstruksi dan tarifnya

Penjelasan tentang Kualifikasi Usaha

Kualifikasi usaha adalah stratafikasi yang ditentukan berdasarkan Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sehingga sertifikat lain selain yang diterbitkan LPJK tidak dapat digunakan untuk menentukan batasan tarif di atas.

Kewajiban perpajakan terkait dengan transaksi Jasa Konstruksi

Kewajiban Perpajakan transaksi jasa konstruksi
Kewajiban Perpajakan transaksi jasa konstruksi

Kode MAP dan KJS untuk PPh atas Pajak Jasa Konstruksi. MAP (411128) dan KJS (409)

Kode MAP dan KJS untuk PPN atas Pajak Jasa Konstruksi. MAP (411211) dan KJS (900)

Baca juga : Tata cara membuat kode billing pajak

Contoh Penghitungan Pajak

PT. Tengkuputeh Pembangun Kebahagiaan merupakan pelaksana konstruksi sipil bangunan dengan kualifikasi besar mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan PT. Gedung Pencakar Langit yang merupakan pemilik bangunan, dengan nilai perjanjian / kontrak sebesar Rp. 38.000.0000.0000,- termasuk dengan PPN.

Maka PT. Gedung Pencakar Langit selaku pemberi pekerjaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan yang diperoleh PT. Tengkuputeh Pembangun Kebahagiaan antara lain sebagai berikut:

PPN yang wajib dipungut adalah 10 persen dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai perjanjian / kontrak dikurangi dengan PPN (Karena nilai kontrak termasuk PPN). PPN dihitung dengan rumus 10/110 X Rp. 38.000.000.000,- = Rp. 3.454.545.455.,- atas sejumlah tersebut disetorkan dengan kode MAP (411211) dan KJS (900).

Selain PPN, PT. Gedung Pencakar Langit juga wajib memotong pajak PPh Pasal 4 ayat 2. Cara penghitungannya adalah 3 persen (dikarenakan PT. Tengkuputeh Pembangun Kebahagiaan masuk kategori besar) dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP sendiri adalah nilai perjanjian / kontrak dikurangi PPN (karena nilai kontrak termasuk PPN). Yaitu Rp. 38.000.000.000 – Rp. 3.454.545.455 = 34.545.454.545,-

Besarnya Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 adalah Rp. 34.545.454.545 x 3% = Rp. 1.036.363.636,-



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *