Analisa Keuangan, Investasi dan Perpajakan

Ketentuan, Sanksi dan Tindak Pidana Perpajakan

Ketentuan, Sanksi dan Tindak Pidana Perpajakan

Apakah Anda merasa aman tidak membayar pajak? Melaporkan SPT NIHIL padahal memiliki penghasilan? Apakah selama ini Anda berpikir bahwa pajak adalah sedekah kepada Negara yang boleh diberikan seikhlasnya saja? Berikut ketentuan dan tindak pidana perpajakan menjelaskan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assessment (mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajak) yang besifat voluntary compliance (Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela) memiliki konsekuensi terjadinya :

  1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
  2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh oang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyar. (Sesuai dengan Pasal 1 UU No) 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan j.o UU No. 16 tahun 2009). Oleh karena pajak bersifat “memaksa” maka DJP selain memiliki fungsi Pelayanan juga memiliki fungsi pengawasan (penegakkan hukum).

Hindari perbuatan tindak pidana perpajakan
Hindari perbuatan tindak pidana perpajakan

Pasal-Pasal Pidana dalan Undang-Undang Perpajakan

  1. Setiap orang karena kealpaannya (Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan):
    1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
    2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Hal ini berakibat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali sebagaimana di maksud dalam Pasal 13A, terhadap tindakan ini dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal dua kali dari pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

  1. Setiap orang yang dengan sengaja (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan):
    1. Tidak mendaftarkan diri;
    2. Menyalahgunakan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau Nomor Pengukuhan Kena Pajak (NPPKP);
    3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
    4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar/tidak lengkap;
    5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
    6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lainnya yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
    7. Tidak menyelenggarakan / memperlihatkan / meminjamkan pembukuan;
    8. Tidak menyimpan buku, catatan, dokumen, cfm pasal 28 ayat (11) UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP);
    9. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Akibat dari tindakan diatas (A s.d I) dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sehingga dapat dikenakan Sanksi Pidana berupa Penjara minimal 6 bulan maksimal 6 tahun dan denda minimal 2 kali sampai maksimal 4 kali jumlah pajak yang terhutang/kurang bayar.

  1. Setiap orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana perpajakan (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan). Terjadi pengulangan ini dengan syarat belum lewat satu tahun selesai menjalani pidana kemudian melakukan lagi tindak pidana dengan ancaman Pasal 39 ayat 1 dilipatkan dua.
  2. Setiap orang yang melakukan percobaan pidana (Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan):
    1. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP
    2. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Tindakan diatas (Huruf A dan B) dilakukan dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun serta denda minimal 2 kali sampai maksimal 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak.

  1. Setiap orang dengan sengaja (Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan)
    1. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
    2. Menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Terhadap tindakan diatas dapat dipidana penjara minimal 2 tahun sampai maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali sampai maksimal 6 kali dari jumlah faktu pajak atau bukti potong atau Surat setoran pajak.

  1. Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan keterangan/bukti (Pasal 41A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan). Terhadap tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,-
  2. Setiap orang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan  tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 41B Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) Terhadap tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,-
  3. Setiap orang tidak memberikan data/informasi (Pasal 41C Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan). Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpjakan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, terkait dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta (Pasal 35 ayat 1 UU KUP). Terhadap kegiatan ini dapat dirinci dengan beberapa jenis sanksi:
    1. Apabila setiap orang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda peling banyak Rp. 1.000.000.000,-
    2. Apabila setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban sebagaimana di maksud maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,-
    3. Apabila setiap orang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta DJP dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda peling banyak Rp. 800.000.000,-
    4. Apabila setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
  4. Setiap orang yang ikut andil atau penyertaan perbuatan pidana (Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan).
    1. Ketentuan sebagaimana pasal 39 dan 39 A berlaku bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan tindakan pidana;
    2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan.
  5. Daluarsa (Pasal 40 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan). Tindak Pidana di Bidang Perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau sepuluh tahun pajak sejak:
    1. Saat terutangnya pajak;
    2. Berakhirnya Masa Pajak;
    3. Berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau
    4. Berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
  6. Rahasia Jabatan (Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan).
    1. Pejabat dan Tenaga Ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, kecuali
    2. Sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Negara.

Sanksi jika Alpa pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- dan jika sengaja pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.

  1. Setiap Pegawai Pajak yang terbukti (Pasal 36A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan):
    1. Melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wahib Pajak, menguntungkan diri sendiri, diancam dengan pidana Pasal 368 KUHP;
    2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk:
      1. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu;
      2. Untuk membayar;
      3. Menerima pembayaran
      4. Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Atas tindakan diatas dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Pasal 12 UU Tipikor).

Terima kasih. Ada pertanyaan?

Baca juga : Pengertian NPWP, serta Hak dan Kewajiban setelah memilikinya.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *